Header Ads

ads header

Ketua Komisi IV : Bupati Harus Segera Lakukan Mutasi

Munawir Haris
(Ketua Komisi IV DPRD Lobar)

Seputarlombok.com | Lombok Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Lombok Barat mendesak Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid untuk segera melakukan mutasi dengan mengisi sejumlah jebatan eselon II di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar yang sudah lama kosong dan diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas. Desakan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris.

Munawir  mengatakan, saat ini beberapa pejabat eselon II masih kosong dan diisi oleh seorang PLT, kalau kondisi ini terus dibiarkan akan mempengaruhi proses pembahasan APBD Perubahan dan penyusunan APBD murni 2019. Oleh karena itu pihaknya dengan tegas memita Bupati agar segera melakukan mutasi untuk mengisi jabatan yang kosong.'' Dengan tegas kami mendesak Bupati untuk segera melakukan mutasi,'' tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan bahwa, Bupati harus berani memberikan tindakan tegas kepada para pejabat yang lambat dalam bekerja, sedangkan untuk pejabat yang dinilai berperestasi Bupati harus memberikan penghargaan atau rewards kepada para pejabat yang berprestasi.'' Pejabat yang tidak bisa kerja harus diberikan funishment sedangkan yang berprestasi diberikan penghargaan,'' tegasnya.

Ia menyebutkan, beberapa pejabat eselon II yang sudah terlalu lama menduduki jabatan sebagai kepala dinas, harus segera diganti dan dilakukan penyegaran, salah satunya ada Kepala Dinas Kesehatan, dan ada juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Agar kinerja tidak monoton, pejabat yang sudah terlalu lama menduduki jabatan tesebut harus dirotasi atau diganti supaya ada regenerasi dalam karies di Pemda Lobar.

Menanggapi desakan tersebut, Bupati Lombok Barat H,Fauzan Khalid mengatakan desakan yang disampaikan oleh DPRD Lobar itu sudah terlambat, seharunya permintaan ini bisa disampaikan jauh-jauh hari, dimana pada saat itu jabatan sedang dipegang oleh PJs Bupati Lobar.'' Kenapa baru sekarang DPRD bicara, seharusnyakan bisa disampaikan dari dulu,'' kata Fauzan.

Karena sejak akhir tahun 2017 lalu, izin dari Kemendagri sudah ada untuk melakukan mutasi, selain itu beberapa nama pejabat juga sudah sudah dan sudah melalui assesment dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tersebut. Lalu kenapa permintaan mutasi pada saat itu tidak dilakukan mutasi. 

Ia mengatakan pihakya pasti akan melakukan mutasi, tetapi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, karena pihakya harus melakukan konsultasi kembali ke KASN karena izin yang diberikan Kemendagri sudah habis masa berlakunya,, disatu sisi dari nama-nama yang dulunya memenuhi syarat sudah melebihi batas usia, sehingga tidak memungkinan untuk mengisi jabatan eselon II. Kondisi inilah yang harus dikonsultasikan ke KASN oleh dirinya.'' Saya harus menuggu hasil konsultasi dulu dari KASN,'' tegasnya. 

Bupati terpilih ini menyampaikan, dari beberapa pejabat yang sudah ada dan memenuhi syarat mengisi  jabatan-jabatan tersebut, ternyata sudah banyak yang melebihi batas usia, hala inilah yang akan memperlambat pelaksanaan mutasi,karena harus ada ada izin lagi  dan ada rekomendasi dari KASN. Saat ini proses konsultasi sudah dimulai dan dan sedang menunggu surat resmi hasil konsultasi dari KASN untuk mutasi.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.