Header Ads

ads header

Jika Maju Jadi Caleg, Kades, Kadus dan Guru Honor Wajib Mundur

Sosialisasi Pileg 2019 yang dilakukan oleh KPUD Lombok Barat (3/7). Diikuti oleh 14 DPC atau DPD Partai Politik di Lombok Barat

Seputarlombok.com | Lombok Barat -Tahapan pemilihan Legislatif 2019 sudah akan dimulai tanggal Juli 2018 untuk pendaftaran Bakal Calon Anggota Legeslatif (Bacaleg) disemua tingkatan baik di DPRD Kabupaten Kota, Caleg DPRD Provinsi dan DPR-RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Lombok Barat sudah memulai tahapan Pileg 2019 dengan  memberikan sosialisasi kepada masing-masing partai politik yang saat sekarang ini sudah mulai melakukan penjaringan Bacaleg dimasing-masing parpol. Sosialisasi Pileg 2019 dilakukan KPU Lobar, Selasa (3/7).

Dalam sosialisasinya, komisioner KPU Lobar divisi hukum menjelaskan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para Bacaleg jika lulus sebagai Caleg pada 2019, terutama bagi warga masyarakat yang saat ini masih bekerja dan gaji mereka berasal dari dana APBN atau APBD. Disebutkan olehnya, semua jabatan seperti, Kepala Desa, semua unsur perangkat desa termasuk Kepala Dusun(Kadus) jika ingin maju sebagai anggota legilatif harus mengundurkan diri secara permanen.

'' Kades, semua perangkat desa termasuk Kadus masuk dalam perangkat desa, jika mau maju sebagai caleg, harus mundur atau berhenti dari jabatan dan pekerjaan tersebut secara permanen'' tegasnya.

Tidak ada istilah bisa kembali ke jabatan atau pekerjaan tersebut jika nantinya tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Semua aturan tentang pileg ini sudah diatur dalam Peraturan KPU nomor 20  tahun 2018 tentang Pileg tahun 2019.

Suhardi menambahkan, pengunduran diri dari jabatan yang diemban tersebut, tidak hanya cukup disampaikan lewat lisan,'tetapi harus disampaikan lewat surat resmi dan dilampirkan dalam berkas pendaftaran caleg yang diajukan oleh Parpol, atau paling telat semua berkas pengunduran diri, atau berhenti dari jabatan paling telat sehari sebelum pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019.

Tidak, hanya Kades,maupun Kadus. Warga masyarakat yang berprofesi sebagai Guru Honor,Guru sertifikasi baik yang dinegeri maupun swasta juga harus mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kenapa harus mengundurkan diri, alasannya jangan sampai kegiatan politik ini, kesannya dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, semua jenis pekerjasaan yang biayanya ada dari APBN warga masyarakat yang mau maju sebagai caleg harus mundur.

'' Walaupun ia diangkat oleh Yayasan atau lembaga pendidikan swasta, tetapi lembaga ini pasti menerima dana pendidikan dari pemerintah, berupa  dana Bos dan dana liannya, dari itu mereka harus mundur,'' tegasnya.

Sementara itu, untuk keberadaan para mantan Narapidana. Suhardi menambahkan, ada tiga mantan narapidana yang tidak perkenankan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yakni Mantan Narapidana Korupsi. Mantan Narapidana Bandar Narkoba dan mantan narapida tindakan kejahatan kasus kejahatan seksuan anak-anak.

'' Tiga mantan napi ini, jika mencalonkan diri aakan dicoret oleh KPU,'' tegasnya.

Mantan narapidana yang diberikan gak untuk mencalonkan diri adalah, mantan narapidana yang melakukan tindakan pidana diluar dari tiga tindakan kejahatan tersebut, itupun masih ada syarat yang harus dipenuhi, syarat yang pertama, caleg  yang pernah menjadi Napi, harus memiliki surat keterangan dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) bahwa seseorang tersebut, sudah dinyatakan bebas secara resmi dari Lapas. Syarat yang kedua seseorang mantan napi yang mau maju sebagai caleg, harus mengumumkan dirinya di media, cetak maupun elektronik, bahwa dirinya adalah mantan Narapidana, syarat yang ketiga adalah harus ada bukti pernyataaan dari pimpinan di media tersebut, bahwa seseorang matan napi sudah mengumumkan dirinnya, dan syarat yang ke empat adalah harus ada surat keterangan dari kepolisian bahwa tindakan pidana yang dilakukan tersebut, bukan tindakan yang berulang.

'' Kalau empat syarat ini sudah ada, sehari setelah dirinya bebas seorang mantan napi bisa mencalonkan diri sebagai Caleg,'' ungkapnya.

Kalau dulu saat pileg 2014, aturannya seorang mantan napi baru bisa nyaleg setelah selesai menjalani masa hukuman minal lima tahun, tetapi untuk pileh 2019, aturan ini sudah berlaku lagi. Karena mantan caleg bisa langsung mencalonkan diri, sehari setelah dirinya dinyatakan bebas dari Lapas.

Sementara itu Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menjelaskan, pada pileg 2019 nanti, diperkirakan akan ada sekitar 720 caleg yang akan berjuang memperebutkan 45 kursi di DPRD Lobar. Pihaknya memastikan semua partai memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan, agar ditengah jalan tidak ada partai yang dibatalkan keikut sertaannya di salah satu daerah pemilihan.

'' Kami berharap semua partai memenuhi semua persyaratan agar kasus Pileg 2014 tidak terulang lagi, ada partai yang dibatalkan keikut sertaannya di salah  Dapil,'' tegasnya.

Kasus yan menimpa salah satu partai pada tahun itu, cukup menyita waktu karena harus sampai di Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyebab masalah itu karena salah satu partai tidak bisa memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan pada dapil tersebut.'' Mudahan dengan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat untuk pelaksanaan pileg 2019 mendatang,'' harapnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.