Header Ads

ads header

Gabungan Fraksi : Bupati Harus Beri Funishment Pejabat Eselon II



Seputarlombok.com | Lombok Barat - Gabungan Fraksi di DPRD Lombok Barat menyampaikan pemandangan atas Penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok barat Tahun Anggaran 2017. Dalam pandangannya fraksi yang diwakili oleh Juru Bicara Gabungan Fraksi H Sadeli, digelar, Selasa (10/7).

Jubir fraksi menyampaikan 10  pertanyaan yang harus dijawab oleh ekskutif dalam hal ini Bulat Lombok Barat. Salah satu perhatian dari fraksi yang meminta kepada Bupati Lombok Barat memberikan funismhent kepada para pejabat eselon II dan III yang ada beberapa SKPD yang serapan anggarannya rendah.

" Dimohon kepada Pemerintah Daerah (Bupati) untuk memberikan Funishment kepada SKPD baik Eselon 2 dan 3 yang serapan anggarannya rendah," tegas Sadeli.

Ia menyampaikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,757 triliun  dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1 trilyun.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari anggaran sebesar Rp 326 Miliar. terealisasi sebesar 290 milyar  lebih atau sebesar 89,23 persen. Pendapatan Transfer daerah dari anggaran sebesar 1.391 triliun, terealisasi sebesar 1.367 triliun lebih atau sebesar 98,28 persen. Dan pendapatan lain-lain  yang sah berupa Pendapatan hibah dari anggaran 39 miliar lebih, terealisasi sebesar  Rp 41 milyar  lebih atau sebesar 103,55 persen.

Sementara Itu Belanja Daerah, Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar 1.543 triliun , yang bisa terealisasi sebesar 1.467 triliun lebih  atau sebesar 95,10 persen dengan rincin dialokasikan untuk Belanja Operasi dengan capaian realisasi sebesar 1.075 triliun lebih atau 94,74 persen  dari anggaran sebesar 1.135 triliun lebih.Sedangkan  Belanja Modal dengan capaian realisasi sebesar 391 Milyar lebih atau 96,13 persen dari anggaran sebesar 407 miliar  lebih. Sementara itu Belanja Tak Terduga dengan capaian realisasi sebesar 992 juta lebih 90,24 persen  dari anggaran 1 milyar lebih.Sumber dana dari dana Transfer yang berhasil diserap dari Anggaran sebesar 206 milyar  lebih dapat terealisasi sebesar 200 milyar lebih atau sebesar 97,38 persen.

Ditegaskan Sadeli, Fraksi pada dasarnya menerima dan menyetujui laporan kota keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2017. Namun dengan beberapa catatan, yang kurang lebih jumlahnya sekitar 10 catatan yang berkaitan dengan peningkatan PAD Lobar.

" Fraksi -fraksi DPRD Lobar dapat menerima dan setuju  Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2017 untuk dilanjutkan pembahasannya pada tahab berikutnya," kata politisi Golkar ini.

Sepuluh catatan dari Fraksi berikatan agar Bupati memberikan Funishment kepada SKPD baik Eselon 2 dan 3 yang serapan anggarannya rendah.  Selanjutnya langkah apa dilakukan aleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tutupnya LCC, sementara tidak sedikit penyertaan modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Tripat. Apa kendala yang dhadapi oleh pemerintah Daerah terkait dengan pengambil alihan  pengelolaan Taman Wisata dan Budaya Narmada dari Perusahaan Daerah Tripat, karena hai ini sering disampaikan dalam Pendapat fraksi, namun belum ada tindak lanjutnya.

Fraksi meminta penjelasan apa kendala yang dihadapi, sehingga kontribusi dari PDAM selalu menurun, padahal penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sangat besar. Tidak hanya itu legislatif meminta penjelasan terkait dengan Perusahaan Daerah Indotan Lombok BaratBangkit dan bagaimana dengan penyertaan modal yang sudah dberikan oleh  oleh Pemda Lobar serta apa langkah yang dilakukan. Bagaimana pembebasan Tanah untuk pelebaran jalan dari Gerung sampai kuripan, padahal program tersebut sudahdianggarkan sejak tahun 2017. Catatan nomor 6 Bupati diminta memberikan Funishment kepada SKPD baik Eselon 2 dan 3 yang serapan anggarannya rendah. Mendorong Pemerintah daerah dan DPRD untuk segera membentuk Pansus terkait dengan LCC, sehingga dapat diketahui kendala di lapangan. Segera lakukan pembenahan Jajaran Dereksi PT. Tripat. Bupati bisa memberikan penjelasan kendala yang dihadapi, sehingga pendapatan daerah tidak dapat memenuhi target sesuai yang di harapkan.

Terhadap catatan funismhent tersebut, Asisten III Dr. H Fathurrahim mengatakan catatan yang disampaikan bagus, dimana kebijakan semuanya ada di Bupati. Untuk evaluasi tidak hanya dari sisi serapan anggaran, untuk melakukan evaluasi, tetapi masih ada sektor lain yang bisa dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap para pejabat di eselon II dan III.

" Nanti akan disampaikan kepada Bupati, terhadap catatan tersebut," tegasnya.

Dalam hal memberikan funismhent, Bupati bisa melibatkan Baperjakat untuk meminta pertimbangan terhadap beberapa pejabat dianggap kinerjanya kurang maksimal.

" Pasti nanti secara komprehensif nanti Bupati akan melibatkan tim untuk melakukan evaluasi para pejabatnya," tegasnya (rd)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.