Header Ads

ads header

Dewan Desak BPKAD Segara Bayar Lahan Bendungan Meninting

Hj Nurhidayah

Seputarlombok.com | Lombok Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Lobar untuk segara membeli lahan bendungan Meninting yang ada di Meninting Lombok Barat.

Desakan ini disampaikan anggota DPRD Lobar dari Komisi II  Hj Nurhidayah. Rencana pembelian lahan tersebut sudah diprogram dan anggaran sudah tersedia, namun sampai saat ini BPKAD belum juga melakukan realisasi pembelian lahan tersebut, alasannya karena tim apraisal belum bisa menentukan harga yang akan dipakai untuk membeli lahan tersebut." Anggaran sudah ada, tinggal dipakai tapi tim apraisal BPKAD ini yang lembat bekerja," kata Nurhidayah saat ditemui. Kamis(26/7).

Saat ini sudah masuk bulan Juli, hasil kerja tim apraisal belum bada yang keluar. Pihaknya mempertanyakan kinerja dari tim apraisal yang sudah ditunjuk oleh Pemda Lobar untuk  melakukan penaksiran terhadap harga lahan di Meninting." Kerjanya Pemda ini lambat,  kalau terlambat kan bisa hangus uang buang sudah dianggarkan dari pusat," katanya.

Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1.2 triliun untuk anggaran pembangunan bendungan tersebut, selain dari pemerintah pusat, dari APBD juga sudah disiapkan Anggara sekitar Rp 200 Miliar untuk apraisal. Namun hasil kerja dari tim apraisal sampai saat ini belum ada. Payung hukum untuk membeli lahan tersebut juga sudah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden (Kepres). " Pokoknya anggaran tersebut tinggal di ambil untuk membayar, makanya kami dorong agar BPKAD itu segera keluarkan hasil apraisal," tegasnnya.

Anggara untuk pembelian lahan tersebut sudah dianggarkan melalui APBD tahun 2018, kalau uang ini tidak segera dieksekusi, bisa jadi uang tersebut akan kembali ke pusat dan dialihkan ke daerah lain.

Pihaknya sangat menyangkan lambatnya kinerja dari BPKAD, karena dari pihak Desa sudah bekerja ditingkat bawah dengan sudah melakukan kordinasi dengan warga masyarakat pemilik lahan dengan mengumpulkan alas hak milik warga pemilik lahan berupa pengumpulan seporadik dan yang lainnya. 

Masyarakat sudah menunggu kepastian dari Pemda kapan lahan mereka akan dibayarkan." Masyarakat sudah siap tinggal tunggu dibayarkan saja," tambah politisi Gerindra ini.

Ia menambahkan sekarang tinggal menunggu berapa harga apraisal  pembelian lahan, karena masyarakat sudah siapa untuk pemindahan lokasi,  total lahan yang akan dibebaskan untuk pembelian lahan ini sekitar 89 hektar, belum lagi ada lahan dari miliknya Kementrian Kehutanan sekitar 10 hektar yang nanti akan dijadikan satu untuk lokasi pembangunan bendungan Meninting.

Intinya sekarang ini BPKAD dan tim apraisal harus bekerja lebih cepat lagi karena saat ini sudah masuk semester kedua, jangan sampai kalau terlambat uang tersebut ditarik kembali oleh pusat." Kalau tidak dieksekusi jelas uang itu kembali ke negara, atau  bisa pindah ke daerah lain," ujarnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.