Header Ads

ads header

Sahkan LPJ Bupati, Ini Pesan DPRD Lobar Untuk Eksekutif


Seputarlombok.com | Lombok Barat -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat sudah menyetujui dan menetapkan Raperda Laporan Keuangan dan Raperda tentang Leporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar tahun 2017.

Walaupun sudah menyetujui, DPRD Lobar memilki sejumlah catatan untuk ekskutif yang harus ditindaklanjuti oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid.

Dari hasil pemeriksaan terhadap laporan tersebut,  DPRD Lobar memberikan beberapa catatan penting untuk Bupati Lobar untuk dilaksanakan.

Yakni Keberadaan Silpa yang cukup besar, yakni sekitar Rp 12 miliar, dimana DPRD Lobar meminta agar dana Silpa bisa diarahkan pemanfaatan untuk masyarakat Lobar." Silpa atau surplus anggaran  agar dapat direncanakan pemanfaatannya dengan baik untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam yang dimaksukkan dalam  APBD Perubahan TahunAnggaran 2018," kata Rauhul Amin, Jubir Gabungan Komisi DPRD Lobar.

*Tidak hanya soal Silpa, DPRD lobar juga mengingat kepada ekskutif, bahwa pembahasan tentang LPJ ini ada keterlambatan, karena itu dewan meminta  kepada pemerintah daerah segera menyampaikan perda yang telah di tetapkan ini kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta melalui Gubernur NTB.

Diharapkan kepada pihak Eksekutif dalam melakukan kebijakan yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lombok barat, agar melakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga nantinya apabila terjadi hal - hal yang tidak diinginkan di belakang hari dapat di pertanggungjawabkan bersama.

Soal perizinan, DPRD meminta agar SKPD terkait dengan perijinan agar melakukan evaluasi dan mengikut Perda yang telah di tetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah walaupun belum mendapatkan persetujuan dani pemerintah Pusat, dan hendaknya RDTR yang telah kita setujui bersama menjadi pedoman dalam memberikan perjinan baik kepada masyarakat maupun pihak Persero. Hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian hari bukan Perda yang mengikut kondisi dan keadaan sekarang tetapi kondisi pembangunan yang harus mengikuti aturan yang telah di tetapkan.

Untuk diketahui, Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 23 Milyar  atau 88,32  persen dari target sebesar Rp. 26 Milyar.  Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah sebesar Rp 33 miliar atau 97,25 persen  dari target sebesar Rp 34 Milyar. Pembiayaan netto atau bersih dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surflus dari realisasi Pendapatan, Belanja serta realisasi Pembiayaan netto di peroleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2017 sebesar 21 milyar 203. Dimana jumlah ini akan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan APBD tahun 2018.(wz)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.