Header Ads

ads header

Komisi II Dorong Dinas Prizinan Berlakukan Uang Jaminan Bagi Investor


Seputarlombok.com | Lombok Barat -Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Barat memberikan perhatian terhadap ratusan hektar lahan pariwisata yang ada di Lombok Barat dibiarkan terlantar para para Investor nakal yang sampai saat ini belum melakukan aktivitas pengelolaan izin kawasan pariwisata yang sudah mereka dapatkan dari Perintahh Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Lobar menyebutkan ada sekitar 114 dari 250 investor asing yang sudah mendapatkan izin pengelolaan kawasan pariwisata di Lobar menelantarkan lahan pariwisata mereka. Atas adanya kejadian ini Komisi II DPRD Lobar menduga ratusan investor yang tidak melakukan aktivitas pengelolaan pariwisata dari lahan yang sudah dapatkan izinnya itu adalah diduga sebagai '' Broker'' yang menjual kembali izin investasi yang didapatkan untuk mendapatkan uang dari pihak lain.

'' Mungkin itu broker yang mencari izin investasi hanya untuk mendapatkan pinjaman modal,'' kata Hj Nuhidayah anggota komisi II DPRD Lobar.

Dinas Penanaman Modal sebaiknya harus hati-hati dan slektif dalam melihat dan memilih siapa saja investor yang benar-benar memiliki modal dan serius dalam berinvestasi di Lombok Barat. Jangan cepat menerima setiap investor yang ingin berinvestasi di Lobar, tetapi pada akhirnya ternyata mereka hanya broker. Akibatnya lahan yang potensial  seperti teluk Mekaki sampai saat ini belum bisa dikelola dan dibangun oleh perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan dan pengembangan pariwisata di kawasan Sekotong.

'' Percama nilai ivestasi yang masuk besar, tetapi tidak ada realisasi, hanya sekedar catatan saja,'' katanya.

Sebaiknya jika memungkinkan Dinas Penanaman Modal memberlakukan jika misalnya ada investor yang mau mau ke Lobar, harus dilampirkan berapa nilai uang yang ada disemua rekening milik calon investor tersebut atau lebih tepatnya Pemda Lobar memberlakukan adanya uang jaminan untuk setiap investor yang ingin menanamkan investasinya di Lombok dengan catatan uang jaminan ini bisa diambil kembali, jika perusahaan sudah selesai membangun dan menggoperasikan usahanya.

'' Kalau bisa memberlakukan uang jaminan ini, kami dari komisi II sangat setuju kebijakan ini,'' tegasnya.(rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.