Header Ads

ads header

May Day 2018, Pemerintahan Jokowi-JK Dituding Lakukan Pemiskinan Masyarakat


SeputarLombok.com | NTB – Pemerintahan Jokowi-JK dianggap melakukan pemiskinan terhadap masyarakat. Pasalnya, negara dianggap menggunakan sistem Neo Liberalisme yang didukung oleh Partai dan elit politik borjulasi.

Hal itu disampaikan oleh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) saat melakukan aksi demonstrasi memperingati hari buruh sedunia, Selasa (01/05).

FPBI mengajak segenap rakyat untuk menyatukan kekuatan dalam mengahadapi pemiskinan yang dilakukan oleh Negara saat ini. Bahkan, menurutnya, sudah saatnya Gerakan Rakyat Membangun alat politiknya sendiri.

"Negara ini seolah hanya milih para elit politik saja, maka saatnya rakyat untuk bergerak alat politik yang membangun," seru Kaharaudin selaku Ketua FPBI.

Ia juga mengatakan, pemangkasan anggaran belanja subsidi yang terjun bebas, yang pada Tahun 2014 Rp. 392 Triliun menjadi Rp.156 Triliun pada Tahun 2018 berdampak pada kemampuan ekonomi rakyat yang semakin menurun. Hal itu mengakibatkan rakyat yang sudah miskin semakin miskin karena dimiskinkan.

Lanjutnya, hal itu ia ungkapkan bukan tanpa alasan. Sebab di sisi lain, perundingan kenaikan upah yang semakin ditutup menghambat pertumbuhan upah lewat PP.78/2015 tentang kenaikan upah minimum yang bersandar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, upah naik hanya 8 persen pada tahun lalu ketika listrik melonjak 100 persen. 

"Akibat dari kebijakan tersebut, buruh dan pekerja tidak mampu untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup layak, pasar kerja fleksibel dalam wujud kontrak, outsourcing dan magang yang juga semakin menurunkan daya tawar buruh dan melemahkan perundingan yang berbuntut semakin tipisnya peluang untuk memperbaiki kesejahteraan," tegas Kahar.

Sementara, menurutnya, kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK semakin mengarah pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan. 
Kebijakan diambil untuk meningkatkan kepercayaan investor meski dibayar dengan penderitaan rakyat akibat tingginya beban hidup. 

Anggaran negara yang didapat dari pajak-pajak rakyat dihabiskan untuk mendanai mega proyek demi mendapat kepercayaan investor. Jalan-jalan tol, pelabuhan, dan bandara dibangun untuk kemudahan arus kawasan industry (investasi).

Sesampai di Disnakertrans Provinsi NTB massa aksi tidak menemui siapa- siapa, kantor kosong karena hari libur, sehingga dengan sendirinya massa membubarkan diri.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Mataram Kompol M. Taufik Mengatakan, untuk melakukan pengamanan, pihaknya menerjunkan srkitar 750 personil, yang terdiri dari personil Polres Mataram, Brimob dan Satyan Sabhara Polda NTB.
"Terkait pengamanan, kami telah terjunkan ratusan personil sehingga kondisi selama aksi, berjakan mulus," tandasnya. (rd)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.