Kamis, 24 Mei 2018

Ketua Komisi III Minta Pemeliharaan Jalan Diperhatikan

Ketua Komisi III DPRD Lobar Drs. H. M. Jamhur (kanan) tengah melakukan rapat dengan Kepala SKPD terkait

Seputarlombok.com | Lombok Barat - Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) menyorot sejumlah daerah yang belum memiliki infastruktur jalan memadai. Mengingat akses jalan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Belum berubahnya sejumlah status jalan desa menjadi jalan kabupaten di beberapa daerah disebut menjadi kendala sehingga Pemkab Lobar tidak bisa secara maksimal melakukan pembangunan infrastruktur jalan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Lobar, Drs. H. M. Jahmur. Politisi PKB ini mengungkapkan, pihak Komisi III DPRD Lobar kerap kali turun langsung mengecek ke lapangan. Hasilnya terdapat sejumlah daerah terpencil belum memiliki akses jalan memadai. “Sebagai komperatif pada daerah terisolir ekonominya rendah. Namun setelah dibangunkan jalan oleh pemerintah daerah, ekonominya, sosial dan pendidikan langsung meningkat,” ungkap Jamhur, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah pun perlu memperhatikan pemeliharaan infrastruktur jalan yang sudah dibangun di beberapa wilayah. Sebab terdapat beberapa ruas jalan yang sudah dibangun sedemikian rupa, namun pemeliharaan kurang intens. “Sehingga berpengaruh kepada terjadinya kerusakan yang parah, karena terlambat ditanggani,” ucap politisi kelahiran Langko, 31 Desember 1966 ini.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah sering menekankan pemeliharaan ini kepada Pemkab dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar. Sebab jika dibiarkan akan berdampak pembengkakan pada aspek anggaran nantinya. Mengingat pada setiap tahun anggaran terdapat alokasi anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak. “Dinas PU segera merespons jika ada masukan terkiat kerusakan di beberapa ruas jalan! Harus segera ditangani! Ini yang saya masih melihat kurang. Kalau dilakukan perbaikan itupun sekadar,” kritiknya.

Pihaknya selalu menekankan kepada dinas terkait untuk mengecek seluruh ruas jalan secara berkelanjutan. Sebab infrastruktur jalan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Tidak kalah pentingnya, politisi asal Desa Langko Kecamatan Lingsar ini menekankan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. Ia menilai terdapat beberapa program fisik yang dibangun terkadang tanpa perencanaan yang matang dan asal mengejar target progres saja.

Mencegah hal itu terjadi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Bagian Pembangunan Setda Lobar untuk membuat sebuah regulasi agar hal semacam itu tidak terjadi. “Agar membuat regulasi bagaimana mengatur, menata agar rekanan yang mendapat program di Lobar bisa menujukkan kualitas proyeknya,” sambungnya.

Disamping itu, Dinas PU diminta untuk tetap mengawasi proyek yang dikerjakan pihak rekanan. Termasuk mendata berapa jumlah proyek yang sudah, maupun yang belum terselesaikan, hingga kosekuensinya.
“Tentu harus ada penekanan dari Dinas PU agar rekanan tidak mengerjakan asal-asalan, bila perlu rekanan nakal di-blacklist, karena ini akan merugikan keuangan Negara,” pungkasnya. (Rd)

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.