Header Ads

ads header

Pansus LKPJ Telurkan Delapan Rekomendasi Bagi Pemda KLU


SeputarLombok.com | Lombok Utara - Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menelurkan delapan rekomendasi bagi Pemdab KLU. 

Rekomendasi itu keluar setelah Pansus melakukan telaah terhadap LKPJ yang disampaikan eksekutif dan melakukan sejumlah rapat bersama OPD  selama waktu yang dijadwalkan Sekretariat Dewan. 

Kedelapan rekomendasi itu dibacakan juru bicara Pansus LKPJ, Debi Ariawan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada Jumat (27/4) di Aula Paripurna Sekretariat DPRD KLU. 

"Secara akhusus berdasarkan hasil pembahasan pansus baik intren maupun OPD terkait ditemukan beberapa komponen PAD yang belum mencapai target oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kinerja semua stickholder yang ada untuk meningkatkan Pendpatan Daerah," ucap Debi dalam laporan hasil Pansus yang dibacakan.

Rekomendasi yang disampaikan antara lain, meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam pengelolaan PAD serta pemuktahiran potensi dan kerja sama stakeholder.

Meninjau tarif retribusi daerah, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pengelolaan retribusi sesuai dengan karakter daerah Lombok Utara, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap potensi-potensi PAD.

Selain itu pula, lanjutnya, Bupati perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD dan sumber daya  manusia yang sesuai dengan kapasitas serta visi misinya, menyusun dan menata sistem pembiayaan agar APBD dapat berjalan dengan baik sehingga silpa yang selama tiga tahun berturut-turut  diatas 75 milyar dapat diturunkan  pada tahun mendatang.

Adapun rekomendasi lainnya, lanjut anggota dewan Fraksi Golkar itu, menata kependidikan terutama penempatan tenaga pendidik agar sesuai dengan motto kembali ke khittah pendidikan, mengembalikan para guru ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan memberi kesejahteraan.

Sebelumnya, penjelasan Bupati pada paripurna sebelumnya Bahwa LKPJ disusun, berdasarkan RPJMD 2016-2021, RKPD Tahun Anggaran 2017, KUA Dan PPAS serta PERDA No 16 tahun 2016 tentang Apbd 2017 dan Perbup tentang penjabaran APBD tahun 2016-2021 bahwa untuk percepatan perwujudan visi-misi Pemerintah, 5 kebijakan penting yang menjadi prioritas seperti : 

1. Percepatan perwujudan masyarakat Lombok Utara yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
2. Percepatan peningatan kwalitas hidup masyarakat.
3. Perceatan reformasi, birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik
4. Percepatan pemerataan pembanguann infrastruktur dan konektifitas antar wilayah
5. Mempertahankan daya dukung lingkungan dan memebangun ketahanan terhadap bencana.

Pendapatan daerah Kabuaten Lombok Utara tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 904.026. 462.493 atau teralisasi sebesar Rp 910.951.577.444 atau mencapai 100 persen terhadap pencapaian ini kami mengapresiasikan pemerintah daerash atau pencapaian realisasi pendapatan secara umum yang melampui target yang diterapkan dalam APBD tahun 2017.

Berdasarakn laporan uraian pansus belanja daerah maka OPD menyampaikan bahwa pemerintah daerah tahun 2017 belum maksimal mencapai target – target indikator kinerja yang terdiri dari 94 indikator hanya memcapai 51 dan 43 tidak tercapai.

Rapat Paripurna Istimewa itu dihadiri Bupati Lombok Utara, Dr H Najmul Akhyar SH MH didampingi Ketua DPRD Lombok Utara Dra Hj Ni Wayan Sri Pradianti bersama Wakil Ketua H Djekat SH dan Sudirsah Sudjanto SIP, Sekretaris DPRD KLU Drs H Akhmad Sujanadi, para kepala OPD lainnya, para kepala desa dan paracamat beserta tamu undangan lainnya.

Setwan DPRD KLU, Drs H Akhmad Sujanadi kemudian menyampaikan drafting keputusan, diakhiri penyerahan rekomendasi DPRD tentang LKPJ akhir tahun 2017 dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Lombok Utara. (mu)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.