View AllLombok Barat NTB

Hukrim

Pendidikan

Latest News

Jumat, 23 Juli 2021

Sirra Prayuna: Di Balik Kegalauan Ekonomi, Jangan Sampai Masyarakat Pesimistis

 

Mataram - ESPE Sydicate kembali menggelar dialog interaktif secara daring. Kali ini membedah situasi penanganan Covid-19 di NTB dan bagaimana ketahanan ekonomi Bumi Gora. Diskusi tersebut digelar Kamis (22/7/2021) sore dan berlansung hingga petang. Di tengah situasi pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir, belanja pemerintah rupanya kini menjadi harapan satu-satunya untuk menjaga ekonomi daerah tetap berdenyut.



Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah. Ikut bergabung dalam diskusi berbagai pemangku kepentingan dari beragam profesi.


Founder ESPE Syndicate Sirra Prayuna mengatakan, diskusi digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB di tengah situasi sulit akibat pandemi. 


Sirra menegaskan optimismenya bahwa seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis. Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.


Namun begitu, kata pengacara kondang ini, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM. 


“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.


Dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, diskusi dibuka dengan pemaparan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB. 


“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Wirajaya.


Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula. Imbasnya kemudian berpengaruh pula pada daya beli.


Ketua Kadin NTB H Faurani juga mengemukakan hal serupa. Dia buka-bukaan bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini dalam kondisi yang menyedihkan. Karena itu, kata Faurani, para pelaku usaha kini sangat berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.


“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.


Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka. Sehingga imbasnya kata Faurani, harus diakui berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengangguran di NTB.


“Begitu juga kalau kita lihat masyarakat sekarang. Rata-rata sedang kebingungan. Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.


Mungkin kata Faurani, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka yang memiliki tabungan tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya akan terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.


*Belanja Pemerintah*


Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, bahwa masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Sehingga semua berharap pandemi cepat selesai.


Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian yang kondisinya sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal. Yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.


Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya. Banyak masyarakat mengerem belanja. Pun begitu, mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri. Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.


Karena itu, satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama untuk menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.


Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu juga membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19. Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.


“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.


Firman juga memaparkan mengapa banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder. Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer. 


“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.


Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok. Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.


Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang tertentu yang memang sangat membutuhkannya.


Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.  


“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.


*Upaya Pemerintah*


Sementara itu, Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru. Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskan mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyrakat. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.


Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat kepala daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.


Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani. Yang kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.


Langkah ini kata Gita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.


Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, bahwa rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala. Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir. Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.


“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.


Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak pula masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.


Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial. Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan. Menjaga jarak. Tidak berkerumun. 


“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.(red)

Rabu, 21 Juli 2021

Usai PPKM , Squad Tim Catur Mi6 ingin Latih Tanding Lawan Atlet Catur PON NTB


Mataram - Usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ),  Squad Tim Catur Mi6 ingin diberikan kesempatan Latih Tanding dengan Atlet Catur PON NTB . Hal ini agar terjadi alih pengetahuan tentang taktik dan strategi bermain catur yang benar. 


Selain menimba ilmu dari Atlet Catur PON NTB, Tim Catur Mi6 menambah jam terbang pengalaman bermain Catur dengan duta-duta Catur NTB yang akan berlaga di PON XX Papua. 


"Suatu kehormatan yang tak ternilai , jika Squad Tim Catur Mi6 diberikan kesempatan Latih tanding dengan Atlet Catur PON NTB," kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH kepada Media , Rabu,   21/7. 


Pria yang akrab disapa didu menambahkan momentum kedatangan Ketua Kontingen PON NTB, Mori Hanafi dan Atlet Catur Putri , Yeyen Rarabafah maupun Master Nasional Miftahul Rahman ke Turnamen Catur Mi6 minggu lalu menjadi spirit sekaligus ajang pembelajaran yang baik, khususnya tehnik dan skil dlm strategi Catur. 


Didu menambahkan  latih tanding Squad Tim Catur Mi6 paling tidak untuk membuka tradisi baru agar masyarakat makin friendly dengan olah raga catur sekaligus sebagai bentuk support moral agar di PON XX Papua Kontingen Catur menorehkan catatan sejarah kemenangan. 


"Kami ingin menimba ilmu main catur indah dari atlet catur PON NTB," imbuh Agus Marta Hariyadi , salah satu Pecatur Andalan Mi6. 


Agus menambahkan Latih tanding bersama atlet catur PON NTB sebagai bentuk apresiasi agar dlm PON XX di Papua , kontingen PON NTB yg dipimpin Mori Hanafi sukses meraih medali, termasuk Cabor Catur. 


"Dengan performance tim Catur PON NTB yang bagus , Mi6 yakin cabor catur akan mendapat medali di papua," sambung Husni Ansori  


Sementara itu Lahmudin Blank menambahkan saat ini  ada indikasi kuat olah raga catur mulai populer dikalangan masyarakat NTB. Apalagi seiring dengan adanya kebijakan PPKM utk mencegah pandemi, catur menjadi pilihan mengusir kebosanan sekaligus wadah silaturahmi terbatas Antar Kita sesuai Prokes. 


"Kesan yang umum catur itu olah raga murah meriah dan identik dengan Pos Ronda, saat ini ada coffee Shop di Mataram sudah menyediakan papan catur. Ini tradisi yang bagus," papar Lahmudin . 


Sekretaris Mi6 , Lalu Athari Fathullah mengatakan ke depan,  apabila olah raga catur sering dibuatkan event di era pandemi covid,  dipublikasi secara berkala serta dientertain dengan apik,  tidak tertutup kemungkinan catur akan menjadi bagian gaya hidup yang populer, khususnya ditempat tongkrongan  seperti coffee shop. 


"Catur itu identik dng olah raga temannya orang nongkrong sembari ngopi. Apalagi saat ini sedang pandemi. Catur itu sesungguhnya memenuhi standart prokes yang paling aman dan nyaman," tukasnya.(red)

Minggu, 18 Juli 2021

Pendisiplinan Prokes di Tempat Wisata, Pantai Cemare Terpantau Sepi



Lombok Barat, NTB - Dalam pemantauan kegiatan Masyarakat, terutama pada hari libur, Jajaran Polsek Lembar, Polres Lombok Barat, Polda NTB melakukan penyekatan di Lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.


Kapolsek Lembar Iptu Boy Ari Purnomo mengatakan pihaknya fokus terhadap dalam penerapan Protokol Kesehatan, dan disiplin dalam berlalulintas.


“Memastikan Masyarakat yang akan melaksanakan kegitan Wisata tetap mematuhi Prokes, ditengah masa pandemic saat ini,” ungkapnya, Minggu (18/7/2021).


Boy mengingatkan bahwa, dengan diberlakukannya PPKM Darurat di berbagai Wilayah di Indonesia termasuk di beberapa Daerah di NTB, maka Prokes merupakan prioritas utama.


“Kabupaten Lombok Barat sendiri, masih menerapkan PPKM berbasis mikro, sehingga segala upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 tetap diperketat,” imbuhnya. 


Bentuk kegiatannya yaitu melakukan kegiatan imbangan non Yustisi, di Objek wisata pantai cemare sekaligus melakukan pengamanan di Lokasi ini.


“Hingga saat ini, sebagaian besar terpantau mematuhi prokes, dan situasi masih dalam keadaan sepi, dan para pedagang juga dihimbau, untuk mendukung saling mengingatkan kepada pengunjung untuk tetap mematuhi Prokes,” katanya.


Menurutnya, penertiban dan pendisiplinan  prokes kepada masyarakat, terutama dalam penggunaan masker dan mencegah kerumunan masih merupakan cara ampuh mencegah penyebaran covid-19.


“Jika menemukan Masyarakat yang melanggar prokes saat melaksanakan liburan ke objek Wisata Pantai Cemara ini, maka tindakan yang diberikan yaitu di berikan teguran dan sangsi sosial,” katanya.


Disamping itu, para pelanggar ini diarahkan untuk kembali, melengkapi diri dengan prokes terlebih dahulu, sebelum melakukan kegiatan wisata.


“Perda Provinsi NTB No 7 TAHUN 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular masih berlaku, sebagai langkah mendukung PPKM berbasis mikro di Lombok Barat,” ucapnya.


Menurutnya, bila ini tidak dipatuhi, maka bisa saja di Lombok Barat ditingkatkan menjadi PPKM Darurat, yang tentunya Masyarakat itu sendiri yang terkena dampaknya.


“Jangan sampai terjadi peningkatan angka penyebaran Covid-19di Lombok Barat, yang bisa saja berujung PPKM Darurat nantinya,” tandasnya.(red)

Sabtu, 17 Juli 2021

Dugaan adanya Permainan Tender, LPKP Laporkan Kepala ULP Lobar Ke Polda NTB

 


Lombok Barat -Proses Tender terhadap Pekerjaan Renovasi Taman Giri Menang Square melalui LPSE Lombok Barat yang bernilai 7,2 Milyar Rupiah mengalami pembatalan Selama dua Kali. 


Terjadinya pembatalan ini dianggap sarat dengan permainan yang di lakukan oleh Kepala ULP Lombok Barat Beserta Pokja, Atas hal ini, Asmuni Divisi DPD Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Kabupaten Lombok Barat melayangkan Surat Laporan Ke Polda Nusa Tenggara Barat. 


Menurutnya, Gagalnya Tender Renovasi Taman GMS untuk kedua kalinya mengindikasikan adanya permainan yang mengarah terhadap tindak pidana Korupsi oleh Kepala ULP Lombok Barat beserta Pokja.



" laporan tersebut Kami layangkan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi/penyalah gunaan wewenang dan jabatan, serta untuk menjalankan perintah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 28 F Undang-UUD 1945, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.” Kata Asmuni 


Selain itu, menurut asmuni, ia telah mengantongi barang bukti sebagai penguat laporannya ke pihak kepolisian



" Saya membawa bukti ke Polda NTB dengan bukti laporan nomor  : 34/LPKP/LB/VIII/2021,” ungkapnya 


Sementara itu, Erwin ibrahim Ketua DPD LPKP Lobar mengatakan, Tender ulang ini kami duga kuat juga tak sesuai dengan pasal 76 peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018, yang mana tidak terpenuhinya beberapa aspek melalui kegiatan audit, review, evaluasi penyelenggaraan whistleblowing  (yang di mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak.(gagal perencanaan)dan atau bisa juga di sebabkan oleh  perbedaan perlakuan terhadap peserta tender.



" Dengan demikian, indikasi dugaan penyalah gunaan jabatan dan wewenang( korupsi ),pada kegiatan tender ulang peroyek Renovasi Taman Giri Menang Square (GSM) Gerung kami duga tak sesuai prosedur,maka kami meminta kepada Ditreskrimsus agar serius menuntaskan kasus ini dengan bukti yang telah kami berikan /lampirkan sebagai bukti awal."pungkasnya 


Sementara itu, Kartono Kepala ULP Lobar, Sampai berita ini di muat, Ketika di konfirmasi melalui pesan Media Sosial Whatsapp prihal Laporan terhadap dirinya belum ada tanggapan apapun.(red)